Bagansiapiapi, Zadanews.com –Dugaan Langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang mengerahkan sekitar 40 petugas lapangan secara masif di kawasan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil memicu tanda tanya besar di kalangan publik.
Sudah tiga pekan lamanya, pasukan “pasukan kuning” ini difokuskan hanya untuk memoles estetika kantor Korps Adhyaksa tersebut, mulai dari pencucian drainase hingga penataan halaman dan membuat perjalanan kaki Blok beton paving didepan kantor.
Pemandangan ini memicu spekulasi terkait urgensi dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Publik kini bertanya-tanya: Apakah kegiatan ini masuk dalam plafon anggaran rutin, proyek khusus, atau ada kerja sama tertentu yang mengharuskan DLH mengerahkan personel sebesar itu hanya di satu titik lokasi perkantoran?
Di balik kilapnya halaman kantor Kejari yang kini tampak cantik, tersimpan keluh kesah para pekerja yang merasa diperas tenaganya. Salah satu petugas lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan rasa lelahnya atas beban kerja yang dinilai tidak manusiawi.
“Sudah hampir tiga minggu kami di sini. Kami merasa kerja ini terlalu dipaksakan, bahkan waktu istirahat sebentar saja dipermasalahkan.
Mirisnya, tidak ada uang jasa tambahan untuk pekerjaan ekstra seberat ini,” keluhnya saat ditemui awak media di lapangan.
Para pekerja kini hanya bisa berharap adanya kebijaksanaan dari pimpinan DLH Rohil. Mereka menuntut keseimbangan antara target kebersihan kantor vertikal dengan kondisi fisik serta kesejahteraan mereka sebagai ujung tombak kebersihan daerah.
Dugaan adanya ketidakberesan dalam pengerahan personel ini semakin menguat seiring dengan sulitnya akses konfirmasi dari pihak teekait.
Saat awak media mendatangi Kantor DLH Rohil pada 17 Maret 2026 Selasa pagi pukul 11:00 WIB, Kepala Dinas (Kadis) tidak berada di tempat.
Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan singkat WhatsApp pun menemui jalan buntu. Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLH Rohil memilih bungkam tanpa memberikan klarifikasi mengenai sumber dana pengerjaan tersebut maupun alasan di balik fokus berlebihan pada satu instansi tertentu.
