Zadanews.com, Bagansiapiapi – Proses rekrutmen calon direksi dan komisaris PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (PT SPRH) kembali menjadi sorotan publik setelah Kabag Ekonomi Setda Rohil dan Plt. Dirut SPRH mengakui bahwa belum ada anggaran yang dialokasikan untuk UKK Direksi dan Komisaris di APBD 2025 maupun RKA tahun 2025.
Kabag Ekonomi Setda Rohil, Raja Dony Indrawan, SE, menyampaikan bahwa belum ada anggaran yang dialokasikan untuk proses rekrutmen direksi dan komisaris di APBD 2025 maupun APBD P 2025.
Hal ini juga dikonfirmasi oleh Plt. Dirut SPRH, Rahmad Hidayat, (tautan tidak tersedia), M.M, yang menyatakan bahwa belum ada anggaran yang dialokasikan untuk UKK Direksi dan Komisaris di RKA tahun 2025.
Ironisnya, RUPS Tahunan PT SPRH yang dilaksanakan pada 31 Desember 2025 tidak dihadiri oleh pemegang saham, sehingga kesempatan untuk membahas anggaran UKK dan anggaran lainnya untuk RKA Perubahan PT. SPRH Tahun 2025 maupun di RKA PT. SPRH tahun 2026 tidak dapat dilakukan.
Pemegang saham membatalkan kehadirannya dengan alasan menghadiri rapat persiapan pelaksanaan ceramah agama dan doa bersama dalam rangka malam pergantian tahun.
Kejadian ini memunculkan pertanyaan mengenai komitmen dan keseriusan pemegang saham dalam mengelola BUMD di Kabupaten Rokan Hilir.
Pihak terkait, termasuk Bupati Rokan Hilir, diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi dan terbuka mengenai mekanisme penganggaran rekrutmen direksi dan komisaris, serta pelaksanaan RUPS tahunan, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMD di Kabupaten Rokan Hilir.
